TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN BADAN USAHA DI WILAYAH RUKO CENTRAL GREEN VILLE SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mangatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya peraturan zonasi disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang, yang diwajibkan memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk dapat digunakan sebagai acuan penataan ruang. Khusus wilayah DKI Jakarta, dasar hukum peraturan zonasi adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Perencanan tata ruang wilayah ditujukan agar pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsi peruntukannya. Dalam kenyataannya, banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti yang terjadi pada wilayah Ruko Central Green Ville yang seharusnya diperuntukkan untuk wisma, namun pada kenyataannya dibangun untuk ruko. Bangunan ruko tersebut telah ada sejak tahun 1994, sehingga telah banyak digunakan untuk usaha ataupun perkantoran dan saat ini izin usaha terancam tidak dapat diperpanjang karena peruntukan serta peraturan zonasi tidak sesuai. Dari uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum izin badan usaha serta upaya hukum yang dapat dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi terhadap izin usaha yang tidak sesuai dengan zonasi. Untuk menggali data terkait masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, status hukum izin badan usaha di wilayah Ruko Central Green Ville masih belum jelas, meskipun telah ada pengumuman dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2016 tentang masa berlaku dokumen perizinan dan non perizinan pada zonasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tetap berlaku, sampai dengan adanya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Ketidakjelasan status hukum izin usaha ini menyebabkan pelaku usaha dan pemilik ruko di wilayah Ruko Central Green Ville tidak mendapat kepastian hukum terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan. Sejauh ini, upaya hukum yang telah ditempuh oleh pemilik dan pelaku usaha adalah mengajukan upaya hukum secara administrasi berupa surat keberatan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang tata ruang. Namun, hingga saat ini upaya hukum tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. Dengan demikian, perlu adanya upaya hukum kedua melalui Judicial Review terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi ke Mahkamah Agung.

1.  UEU-Undergraduate-10012-cover.Image.Marked.pdf - 332 KB
2.  UEU-Undergraduate-10012-pengesahan.Image.Marked.pdf - 551 KB
3.  UEU-Undergraduate-10012-pernyataan.Image.Marked.pdf - 543 KB
4.  UEU-Undergraduate-10012-persetujuan.Image.Marked.pdf - 357 KB
5.  UEU-Undergraduate-10012-publikasi.Image.Marked.pdf - 622 KB
6.  UEU-Undergraduate-10012-abstrak.Image.Marked.pdf - 139 KB
7.  UEU-Undergraduate-10012-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 151 KB
8.  UEU-Undergraduate-10012-daftar isi.Image.Marked.pdf - 144 KB
9.  UEU-Undergraduate-10012-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 147 KB
10.  UEU-Undergraduate-10012-lampiran.Image.Marked.pdf - 10480 KB
11.  UEU-Undergraduate-10012-bab1.Image.Marked.pdf - 173 KB

• KOMPETENSITAS NARASUMBER DAN PEMAHAMAN PENGUNJUNG TERHADAP ISI MATERI DALAM SETIAP KUNJUNGAN (Company Visit) DI PEMDA KABUPATEN TANGERANG TIGARAKSA
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2009 � 2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN TAHUN 2010 � 2011
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PENGARUH PERTUMBUHAN BIAYA PENJUALAN DAN PEMASARAN,UMUR PERUSAHAAN, SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BEI)
• PENGARUH EARNING MANAGEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI MANUFAKTUR SUB-SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
• PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2011
• ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (STUDI EMPIRIS : PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2011)